Kebijakan Baru Terkait Layanan Pemerintah (Mei 2020)

 

Pada bulan Mei 2020, Google akan memperbarui Kebijakan bisnis yang dibatasi lainnya, dan menambahkan Kebijakan baru terkait Layanan Resmi dan Dokumen Pemerintah. Kebijakan saat ini untuk Penjualan item gratis, yang menjadi bagian dari Kebijakan bisnis yang dibatasi lainnya, akan dihapus.

Kebijakan baru untuk layanan resmi dan dokumen pemerintah

Google tidak akan lagi mengizinkan iklan untuk dokumen dan/atau layanan yang dapat diperoleh secara langsung dari pemerintah atau penyedia yang didelegasikan. Ini termasuk penawaran bantuan dalam memperoleh produk atau layanan tersebut. Penyedia yang didelegasikan didefinisikan sebagai perusahaan yang secara resmi dipercaya atau ditugaskan oleh penyedia asli (Pemerintah) untuk menyediakan produk atau layanan tertentu atas nama mereka, yang biasanya dijalankan atau sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri. Promosi dari penyedia resmi atau reseller akan dilarang. Kebijakan ini akan berlaku tanpa memperhatikan biaya yang dibebankan oleh pengiklan untuk produk atau layanan tersebut.

Kebijakan baru ini akan membatasi promosi untuk dokumen atau layanan yang memfasilitasi perolehan, perpanjangan, penggantian, atau pencarian dokumen atau informasi resmi yang tersedia secara langsung dari pemerintah atau penyedia yang didelegasikan pemerintah.

Contoh (tidak lengkap): paspor dan berbagai bentuk tanda pengenal nasional lainnya; bukti kependudukan permanen; bukti status/pendaftaran imigrasi; SIM; dokumen perjalanan seperti visa dan Electronic Travel Authorizations (ETA); kartu jaminan sosial; lisensi berburu atau memancing; lisensi atau pendaftaran senjata api; dan dokumen atau informasi yang diperoleh dari lembaga pencatatan resmi, seperti akta kelahiran, surat nikah, atau catatan militer.

Kebijakan ini juga akan melarang promosi untuk bantuan saat mengajukan permohonan atau membayar layanan resmi atau publik yang tersedia secara langsung melalui pemerintah atau penyedia yang didelegasikan.

Contoh (tidak lengkap): bantuan saat mengajukan permohonan untuk janji temu dengan pemerintah atau tunjangan dari pemerintah; bantuan saat meminta penggantian alamat resmi, perubahan nama resmi, uang yang belum diklaim, atau penangguhan surat; dan bantuan saat membayar biaya transportasi, seperti tarif tol jembatan atau biaya kemacetan.
 

Layanan profesional berikut tidak dibatasi oleh kebijakan ini: layanan persiapan pajak, layanan hukum, layanan business-to-business (B2B)/perusahaan, pengacara imigrasi atau konsultan imigrasi yang berfokus pada konsultasi dan bukan sekadar bantuan untuk mendapatkan dokumen perjalanan tertentu.

(Diposting pada bulan Maret 2020)

Apakah ini membantu?
Bagaimana cara meningkatkannya?